BIKIN PASIEN JADI SUSAH (BPJS)

Assiry gombal mukiyo, 21 Januari 2016

Bukan sebuah rahasia lagi jika ada perbedaan dalam menangani pasien BPJS dan pasien regular di beberapa Rumah Sakit di Indonesia. Pasien dengan kartu BJPS seringkali dianggap kelas nomor terakhir atau pasien serep, artinya Kalau ada pasien yang bisa bayar tanpa BPJS tentu pasien yang berbayar BPJS dikesampingkan. Tidak sedikit Rumah sakit yang bilang kamarnya penuhlah, atau alibi apa saja untuk menolak pasien BPJS. Dan kasus ini sangat sering terjadi.

Walaupun berita-berita seperti ini sering diekspos oleh media-media mainstream, Namun pemerintah terkesan diam dan anehnya, kejadian seperti ini selalu saja terulang bahkan terjadi di beberapa rumah sakit ternama. Saya pun pernah mengalami sendiri waktu anak saya Sulthan Katiby Al Hakim mau operasi kepala karena pendarahan setelah jatuh dari tangga. Pihak Rumah sakit Mardirahayu Kudus Jateng, terkesan lamban dalam menangani anak saya. Bahkan dokternya sendiri yang maaf tidak perlu saya sebutkan namanya juga menolak untuk mengoperasi anak saya jika saya pakai BPJS. Dengan dalih pembayaran jasa operasi dari BPJS yang diberikan kepada Dokter tersebut lama dan terkadang berbelit-belit. 

Jika waktu itu saya menggunakan BPJS mungkin anak saya akan mengalami nasib yang saya tidak bisa bayangkan. Meskipun saya harus banting tulang untuk membayar beaya operasinya yang sangat mahal itu yakni 45 jt belum termasuk beaya ronsen kepala dua kali sekitar 7,5 jt. Apalagi hanya dikasih batas waktu yang terlalu mepet, seminggu dibayar dua kali dan harus lunas sebelum anak saya dipulangkan dari Rumah Sakit. 

Saya bersyukur sekali karena pada waktu itu ada pekerjaan kaligrafi yang lumayan banyak meskipun tetap saja tidak cukup akhirnya saya menggadaikan BPKB Motor Vario di FIF untuk membantu beaya operasi yang selangit itu.

Saya jadi sedih jika membayangkan keluarga Robby Marua Nayya, warga Lebak yang keponakannya terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan muntaber. Di akun facebooknya, Robby menuturkan, Bahwa pihak rumah sakit MISI Kabupaten Lebak, telah lalai dan berbelit-belit perihal administrasi pasien BPJS. Karena lamanya proses administrasi, keponakannya yang sudah dalam masa kritis akhirnya muntah darah hingga kemudian meninggal dunia.

"Keponakan tersayangku akhirnya harus meninggalkan aku untuk selama2nya,ini semua akibat kelalaian pihak RS.MISI kab.lebak yg terlalu berbelit2 mengenai administrasi BPJS yg sm skl tdk berpikir dulu utk mengambil tindakan medis menyelamatkan nyawa manusia.Dari pukul 4 subuh sampai pukul 6.30 WIB sm skl tdk ada tindakan medis bahkan menjadi tontonan para perawat tanpa rasa ada peduli sekalipun keponakan aku sdh banjir darah." tulis Robby Marua Nayya.

Kemudian setelah status "menyedihkan" disertai beberapa foto keponakannya yang berdarah-darah diupload di Facebook, Para netizen ikut berbela sungkawa dan mendukung aksi Robby untuk mengusut tuntas masalah ini.

Nakalnya rumah sakit demi keuntungan semata, menjadikan rakyat kecil yang selalu menjadi korbannya. Program dan kebijakan Pemerintah yang cenderung asal-asalan tanpa sistem pelayanan yang baik menjadikan BPJS hanya sebagai pintu masuk menuju kematian.

Masihkah ada nurani dan akal sehatmu wahai para Pemimpin Negeri. Jika engkau memang ingin menolong karena nilai kemanusiaan mbuk ya jangan terlalu itung-itungan. Bukankankah pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab dari Pemerintah. Tuhan saja mengajarkan memberi fasilitas terlebih dahulu dengan menciptakan bumi dan alam semesta ini untuk kesejahteraan manusia baru memberikan perintah untuk taat dan beribadah kepadaNya. Lha ini Pemerintah bisanya malah jadi beban penderitaan wong cilik, sudah ndak bisa ngasih fasilitas tapi narik pajak. Ndak pantas sekali kalau sampean disebut Pemerintah.

Pesan saya untuk Rumah Sakit, pokoknya jangan pernah ada lagi anggapan bahwa BPJS itu kepanjangannya "Bikin Pasien Jadi Susah" apalagi jika anda menganggap bahwa pasien BPJS adalah kelas nomor sekian dibandingkan dengan pasien yang bisa bayar tunai. Saya kutuk kalian jadi kodok.

Jika memang masih ada anggapan seperti itu dan tidak adanya perbaikan sistem pelayanan yang lebih baik alangkah bijaknya jika program BPJS yang amburadul ini dihapus agar tidak menimbulkan madharat yang lebih besar di masyarakat.